nusakini.com - Meskipun program pemerintah, namun masih saja ada ganjalan dalam pengadaan sejuta rumah. Ganjalan itu terkait perizinan dari Pemerintah Daerah (Pemda).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang berupaya untuk mengatasi masalah perizinan itu. 

"Persoalan utama adalah perizinan karena ada high cost, baik untuk kepastian waktu dan biaya dan nilai, terus kita sempurnakan," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin, dalam konferensi pers capaian program 1 juta rumah, di Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (19/8/2016). 

• Tahun Depan, Jalan Nasional Penghubung Sultra dan Sulsel Bakal Mulus
• Presiden Tinjau SPAM Wey Momolin, Kementerian PUPR Antisipasi Peningkatan Kebutuhan Air Bersih di Saumlaki
• Tingkatkan Kompetensi SDM, Kementerian PUPR Buka Pelatihan dan Sertifikasi Tahap I Tenaga Kerja Konstruksi Pembangunan IKN di Kaltim
• Kementerian PUPR Bangun Jalan Lingkar Sepaku, Permudah Konektivitas Menuju IKN Nusantara
• Tingkatkan Keselamatan dan Kenyamanan Pengendara, Dilakukan Pemeliharaan Jalan Tol Dalam Kota dan Tol Prof. Dr. Ir. Sedyatmo di Sejumlah Titik

"Kalau kita tanya di kabupaten belum terlaksana dengan baik di lapangan. Walaupun ada Pemda yang sudah melaksanakan, tapi kebanyakan kabupaten/kota belum menyelesaikan," tambah Syarif. 

Selain masalah izin Pemda, persoalan lainnya adalah soal ketersediaan lahan. Ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menyelesaikan sehingga program sejuta rumah bisa berjalan lancar dan mencapai target. 

"Pencapaian 1 juta rumah dari sisi pembiayaan tidak ada masalah, tapi dari sisi suplai yang tadi masalah tanah, dan masalah perizinan. Dua tantangan itu masalah tanah dan perizinan," kata Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Maurin Sitorus. 

Sebagai informasi, menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), realisasi program sejuta rumah hingga pertengahan Agustus ini mencapai 345.478 unit.(p/mk)